Manado – Pemerintah Kota Manado terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan manajemen risiko pada setiap perangkat daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Manado, Bpk. Andrei Angouw, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Indeks Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado, Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Hotel Gran Puri Manado.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Manado ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap pengelolaan risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Manado menekankan pentingnya pemahaman terhadap berbagai indikator risiko yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, manajemen risiko yang baik akan membantu perangkat daerah dalam meminimalisir kendala serta meningkatkan efektivitas program.
“Kasus-kasus yang ada harus kita identifikasi agar dapat menjadi pembelajaran dan memotivasi kita untuk melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik ke depannya,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Manado perlu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tidak mengulang hal yang sama di masa mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal melalui pelaksanaan program yang baik serta mampu meminimalisir risiko-risiko yang ada,” tambahnya.
Bimtek Manajemen Risiko ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Manado, Bpk. dr. Steaven Dandel, MPH, Inspektur Kota Manado, Bpk. Judhy Eduard, S.T., M.Ars., CGCAE., CGRE., perwakilan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, para Kepala SKPD, serta undangan lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado dapat semakin optimal dalam menerapkan manajemen risiko guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.ADV
