Minsel,teropongnusantara.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang dinakhodai Bupati Franky Donny Wongkar bersama Wakil Bupati Theodorus Kawatu, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Propinsi Sulawesi Utara atas laporan keuangan tahun 2024. Penyerahan opini BPK ini berlangsung di kantor BPK Sulut dan dihadiri oleh semua kepala daerah se-Sulut, Senin (26/05) kemarin.
Selain FDW hadir pula sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Ketua DPRD Stefanus DN Lumowa.
Kepala BPK RI perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo dalam arahannya mengatakan tujuan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan keuangan yang didasarkan pada Empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standart akutansi pemerintahan ( SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Menurutnya, wajar tanpa pengecualian hal ini menunjukan Komitmen Pemerintah Daerah beserta jajarannnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar didaulat mewakili seluruh kepala daerah se-Sulut untuk menyampaikan sambutan sekaligus apresiasi terhadap BPK RI perwakilan Sulut.
FDW sapaan akrab Bupati Minsel itu, dalam sambutannya memberikan apresiasi dan penghargaan sekaligus ungkapan terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sulit yang selalu memberi dukungan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara utuh.
bagi kami pemerintah daerah untuk melaksanakan dan mewujudkan tata administrasi pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel bahkan saat ini telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 yang dilaksanakan diseluruh kabupaten kota se – Provinsi Sulawesi utara.
Hadir dalam kegiatan ini para Bupati, Wali kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala BKAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Bupati Minsel didampingi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Kepala BPKAD bersama Jajaran, Kepala Dinas Kominfo dan Sekretaris Inspektorat Daerah bersama Jajaran. (**)
