Manado – Ramai kritik soal kinerja Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selfanus Komaling (YSK), selama 100 hari pertama masa jabatannya, memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai belum ada kemajuan berarti, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, sementara sebagian lain meminta publik lebih bersabar.
Kelompok yang mengkritik menyebut belum tampak satupun proyek pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, maupun infrastruktur lainnya sejak YSK menjabat. Kritik ini pun langsung ditanggapi oleh Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara, Meyvo Rumengan.
Menurut Meyvo, penilaian masyarakat soal kinerja kepala daerah sering kali hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik. Padahal, kata dia, pembangunan tidak hanya soal bangunan, tetapi juga mencakup aspek non-fisik yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Masyarakat mungkin hanya berpikir bahwa kinerja itu hanyalah bangunan infrastruktur fisik seperti fasilitas umum jalan, jembatan, dan bangunan lainnya. Padahal, infrastruktur adalah fasilitas dan sistem dasar, baik fisik maupun non-fisik, yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik,” tegas Meyvo Rumengan, Rabu (17/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa Gubernur YSK dalam 100 hari terakhir telah banyak membangun infrastruktur non-fisik yang penting, termasuk sistem dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat serta kelancaran pemerintahan.
Meyvo pun menyinggung soal keterbatasan anggaran yang digunakan saat ini. Menurutnya, APBD 2025 merupakan produk pemerintahan sebelumnya sehingga tidak mencerminkan visi dan misi Gubernur YSK secara penuh.
“Perlu diketahui, APBD yang sementara digunakan oleh pemerintahan saat ini adalah hasil pembahasan pemerintahan sebelumnya. Jelas, dalam APBD sekarang, tidak sesuai dengan visi dan misi Gubernur YSK. Nanti, pada pembahasan APBD 2026 yang akan disahkan akhir 2025, barulah visi dan misi Gubernur akan terlihat nyata,” jelasnya.
Meski begitu, Meyvo memastikan bahwa pembangunan fisik tetap akan dilakukan pada tahun 2025 melalui APBD Perubahan, yang memungkinkan YSK menyisipkan sebagian program prioritasnya.
“Pembangunan infrastruktur fisik pasti ada di Tahun 2025. Sebab anggarannya sudah ada. Pak YSK punya kesempatan untuk menyesuaikan programnya lewat APBD Perubahan. Saya yakin masyarakat Sulut akan melihat pergerakan pembangunan yang signifikan,” ujarnya optimis.
Di tengah perdebatan soal pembangunan, Meyvo juga menyampaikan bahwa Gubernur saat ini tengah fokus menangani persoalan kenaikan harga pangan yang menjadi keluhan masyarakat akhir-akhir ini.
“Pak Gubernur fokus dulu pada kebutuhan pokok masyarakat. Informasi yang saya terima, beliau sudah menginstruksikan penyaluran beras gratis dan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga beras. Kita doakan agar program jangka pendek ini berhasil,” pungkasnya.
Meyvo pun meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan kepada Gubernur YSK untuk bekerja sesuai tahapan dan waktu yang tersedia. Menurutnya, pembangunan adalah proses, bukan hasil instan.
